Home > Dikti > SURAT DIRJEN DIKTI NOMOR: 3519/D/T/2004


SURAT DIRJEN DIKTI NOMOR: 3519/D/T/2004

DOWNLOAD 3519-D-T-2004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor             : 3519/D/T/2004                                     Jakarta, 1 September 2004

Lampiran         : 2 (dua) berkas

Perihal             : Kualifikasi pendidikan untuk Guru Kelas Sekolah Dasar

Kepada            : Yth. Bapati / Walikota di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Bupati/Walikota, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah dan masyarakat luas tentang persyaratan pendidikan untuk diangkat menjadi Guru Kelas Sekolah Dasar, dengan ini kami tegaskan bahwa :
1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 123/U/2001 tanggal 13 Juli 2001, khususnya Pasal 2 ayat 1, maka kualifikasi pendidikan untuk Guru (Kelas) Sekolah Dasar adalah lulusan D-II PGSD Prajabatan dan dalam situasi kondisi tertentu dimungkinkan menerima lulusan D-II PGSD Penyetaraan, SPG dan SGO.
2. Adapun pengertian situasi dan kondisi tertentu adalah khususnya dalam hal keadaan pelamar lulusan D-II PGSD Prajabatan tidak tersedia / tidak ada lagi, maka lulusan D-II PGSD Penyetaraan, SPG dan SGO dimungkinkan untuk diangkat menjadi CPNS Guru Kelas. Kebijakan ini ditempuh karena situasi kondisi masing-masing daerah sangat bervariasi dalam ketersediaan lulusan D-II PGSD Prajabatan.
3. Lebih jauh, kami mohon perhatian para Bupati/ Walikota untuk meneliti secara seksama keabsahan ijazah D-II PGSD Prajabatan , D-II PGSD Penyetaraan yang digunakan untuk melamar menjadi Guru Kelas. Hal ini kami ingatkan, karena maraknya penyelenggaraan pendidikan D-II PGSD Prajabatan dan D-II PGSD Penyetaraan tanpa ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keabsahan ijazah lulusan D-II PGSD Prajabatan dapat dilihat antara lain dengan melihat apakah ijazah tersebut diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang mempunyai ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan Program D-II PGSD Prajabatan. Adapun daftar Perguruan Tinggi yang mempunyai ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan program D-II PGSD Prajabatan dapat dilihat pada lampiran I. Namun demikian, harus juga diteliti lebih jauh, bahwa ijazah tersebut haruslah diperoleh dari kegiatan pembelajaran reguler di kampus Perguruan Tinggi yang bersangkutan, bukan dari
penyelenggara kelas jauh dan sejenisnya. Kualitas dari penyelenggaraan kelas jauh dan sejenisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ijazahnya tidak diakui oleh Pemerintah dan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi Guru Kelas SD. Penyelenggara maupun pemegang ijazah yang tidak sah dapat dikenai tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 67, pasal 68, dan pasal 71.
5. Perguruan Tinggi/Lembaga lain diluar daftar pada lampiran I yang menyeleng-garakan Program D-II PGSD Prajabatan, ijazahnya tidak diakui oleh Pemerintah dan lulusannya tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi CPNS Guru Kelas SD.
6. Dalam hal penyelenggaraan Program D-II PGSD Penyetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional baru memberikan ijin kepada Universitas Terbuka, dengan sistem belajar jarak jauh (bukan kelas jauh). Dengan demikian , jika ada Perguruan Tinggi / Lembaga lain yang menyelenggarakan Program D-II Penyetaraan selain Universitas Terbuka, berarti tanpa ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , sehingga  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tidak bertanggungjawab terhadap mutu lulusan dan legalitas ijazah yang dikeluarkannya.
Demikian beberapa hal kami sampaikan, kiranya dapat digunakan sebagai pedoman dalam seleksi pengakatan Guru Kelas Sekolah Dasar, yang merupakan bagian dari perwujudan penegakan peraturan, demi peningkatan kualitas pendidikan kita, khususnya di Sekolah Dasar.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidian Tinggi,

ttd.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP. 130889802

Tembusan kepada Yth. :

  1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)
  2. Menteri Penertiban Aparatur Negara
  3. Menteri Dalam Negeri
  4. Para Gubernur di seluruh Indonesia
  5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
  6. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Depdiknas
  7. Rektor Perguruan Tinggi (LPTK) di seluruh Indonesia
  8. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I – XII

Lampiran: 1

NAMA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (LPTK)

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI D II PGSD

NO.

NAMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR DAN TANGGAL LEGALITAS

KETERANGAN

1.

Universitas Negeri Medan

(d/h IKIP Medan)

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

2.

Universitas Negeri Padang

(d/h IKIP Padang)

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

3.

Universitas Negeri Jakarta

(d/h. IKIP Jakarta)

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

4.

Universitas Pendidikan Indonesia

(d/h. IKIP Bandung )

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

5.

Universitas Negeri Semarang

(d/h. IKIP Semarang )

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

6.

Universitas Negeri Yogyakarta

(d/h. IKIP Yogyakarta )

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

7.

Universitas Negeri Surabaya

(d/h. IKIP Surabaya )

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

8.

Universitas Negeri Malang

(d/h. IKIP Malang )

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

9.

Universitas Negeri Makasar

(d/h. IKIP Ujung Pandang )

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

10.

Universitas Negeri Manado

(d/h. IKIP Manado)

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

11.

Universitas Syahkuala

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

12.

Universitas Riau

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

13.

Universitas Jambi

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

14.

Universitas Sriwijaya

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

15.

Universitas Bengkulu

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

16.

Universitas Lampung

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

17.

Universitas Sebelas Maret

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

18.

Universitas Jember

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

19.

IKIP Singaraja

(d/h. FKIP Universitas Udayana)

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

20.

Universitas Mataram

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

21.

Universitas Nusa Cendana

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

22.

Universitas Tanjung Pura

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

23.

Universitas Lambung Mangkurat

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

NO.

NAMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR DAN TANGGAL LEGALITAS

KETERANGAN

24.

Universitas Mulawarman

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

25.

Universitas Palangkaraya

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

26.

Universitas Haluoleo

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

27.

Universitas Tadulako

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

28.

IKIP Gorontalo

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

29.

Universitas Patimura

No. 400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

30.

Universitas Cenderawasih

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

31.

Universitas Terbuka

No.400.b/DIKTI/Kep/1992

Tgl.20 Agustus 1992

Hanya menyelenggrakan program pendidikan penyetaraan

32.

UNMUH Makasar

No.2347/D/T/2001

Tgl.1 Juli 2001

33.

Universitas Flores

No.2602/D/T/2001

Tgl.6 Agustus 2001

34.

UNMUH Palangkaraya

No.1602/D/T/2002

Tgl.2 Agustus 2002

35.

STKIP St. Paulus Ruteng NTT

No.1253/D/T/2003

Tg. 20 Juni 2003

36.

S.T. Filsafat Seminari Pineleng

No.3513/D/T/2001

Tgl. 14 Nopember 2001

Dibuka hanya untuk menenuhi kebutuhan lingkungan

37.

UNMUH Buton

No.81/D/O/2001

Tgl. 10 Juli 2001

38.

STKIP Bina Bangsa Getsempena

No.138/D/O/2003

Tgl. 5 September 2003

39.

STKIP Kie Raha

No.148/D/O/2003

Tgl. 5 September 2003

40.

UNMUH Prof. Dr. HAMKA Jakarta

(d/h. IKIP MUH Jakarta )

No.27/DIKTI/Kep/1991

Tgl. 18 Mei 1991

41.

Univ. Sanata Dharma Yogyakarta

No.27/DIKTI/Kep/1991

Tgl. 18 Mei 1991

42.

UKSW Salatiga

No.27/DIKTI/Kep/1991

Tgl. 18 Mei 1991

43.

Univ. HKBP Nommensen Medan

No.27/DIKTI/Kep/1991

Tgl. 18 Mei 1991

Tidak operasional sejak beberapa tahun terakhir ini

NO.

NAMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR DAN TANGGAL LEGALITAS

KETERANGAN

44.

Univ. Kanjuruhan Malang

(d/h. IKIP PGRI Malang )

No. 27/DIKTI/Kep/1991

Tgl. 18 Mei 1991

45.

IKIP PGRI Semarang

No.688/D/T/2004

Tgl. 18 Pebruari 2004

Hanya untuk 2 (dua) tahun penyelenggaraan

Jakarta ,   September 2004

Direktur P2TK & KPT

ttd.

Sukamto

NIP.130367414

Categories: Dikti Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

web tasarim